Kepemilikan Senjata Api Bagi Masyarakat Sipil Kepemilikan senjata api di Indonesia diatur sejak lama oleh pemerintah dalam Undang Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 LN 1951-9 11Soerjono Soekamto, Kesadaran dan Kepatuhan Hukum, Rajawali, Jakarta 1985, hlm 37. 78 Tentang Senjata Api. Disebutkan dalam pasal 1 menggunakan komputer untuk menyelesaikan hal-hal yang berguna (kadang-kadang dengan menggunakan metode yang sangat berbeda dengan yang digunakan oleh pikiran).5 Kedua, menggunakan konsep dan model AI untuk membantu menjawab pertanyaan tentang manusia dan makhluk hidup lainnya.6 Berdasarkan hal tersebut, maka teknologi ini sangat Benny menegaskan, menggunakan senjata api bukan perkara sederhana. "Anggota Polri yang diberi hak memegang senjata api perlu juga diberi pengetahuan dan pemahaman kapan saatnya atau tidak perlu membawa senjata api di luar dinas. Kalau dalam rangka melaksanakan tugas maka senjata api melekat pada anggota," kata Benny saat dihubungi, Jumat (26/2 1. Balistik interior: Adalah suatu ilmu yang mempelajari anak peluru dan senjata. 2. Balistik eksterior: Adalah suatu ilmu yang mempelajari proses anak peluru keluar dari senjata. 3. Balistik forensik: Adalah suatu ilmu yang mempelajari anak peluru dan senjata yang digunakan dalam tindak pidana. Ambideksteritas atau kekikanan ( bahasa Inggris: ambidexterity) adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan kedua tangan dengan sama-sama baik. [1] [2] [3] Sifat seseorang yang memiliki kemampuan ambideksteritas disebut ambidekstrus atau kikan. [4] [5] Hanya sekitar satu persen dari semua orang di dunia yang secara alami ambidekstrus. [6] Senjata tradisional juga bisa dilihat sebagai produk budaya yang menandai kemajuan ilmu dan teknologi metalurgi masyarakat Nusantara di masa lalu. Senjata dengan bentuk tradisional dirancang oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat tradisional menggunakan senjata untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. bersenjata telah diatur dalam Konvensi Tentang Pelarangan Penggunaan Senjata Kimia tahun 1993. Dalam Pasal 1 menyatakan bahwa negara peserta di larang untuk (1) mengembangkan, memproduksi, menyimpan, mengirimkan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada siapa pun, (2) menggunakan senjata kimia, (3) Senjata, Kemaluan, dan Nisan: Semiotika Budaya Pesan Penjaga Makam Daeng Mangkona untuk Perantau. Oleh : Syamsul Rijal Artikel yang disalin dari Terbitan Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur Buletin Kundungga Volume 6 Tahun 2017 ISSN 2301 – 5853 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman Jalan Pulau Flores No.1 Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia Telepon (0541) 734582 FneRC.